Menu

Dewasa ini untuk banjir merupakan sebuah problem yang menjadi problem yang mencolok disegala daerah salah satunya adalah Ibu kota yaitu DKI Jakarta, oleh Karena itu untuk mengurangi titik banjir di Jakarta pemerintah DKI Jakarta memutuskan untuk mengambil beberapa langkah seperti penyodetan kali ciliwung, menambah ruang terbuka hijau dan juga mengembalikan fungsi daerah serapan air sebagai mana mestinya, tetapi hal ini tentu mengharuskan pemerintah untuk melakukan penggusuran di beberapa titik seperti misalnya daerah Pantai Indah Kapuk , daerah Bantaran Kali Ciliwung, daerah Penjaringan , daerah Kali Pesanggrahan dan masih banyak daerah lainnya, dan fakta yang terjadi selama penggusuran selama ini adalah banyak penggusuran terjadi secara sepihak sehingga memberikan rasa tidak adil kepada korban penggusuran.

Menurut data LBH pada tahun 2015 terjadi penggusuran di 113 titik di daerah Jakarta dan penggusuran tersebut 95 kasus telah dilakukan secara sepihak sementara 18 kasus lainnya melalui proses musyawarah. Proses penggusuran melibatkan alat berat serta aparat pemerintah seperti polisi dan juga satpol pp hal tersebut juga menyebabkan tindakan agresi sering terjadi selama penggusuran, Menurut warga yang rumahnya mengalami penggusuran tidak di berikannya solusi atas masalah pasca penggusuran , relokasi yang terlalu jauh dari tempat tinggal asal dan kompensasi yang ditawarkan oleh pemerintah dianggap tidak setimpal ,tentu mereka sangat merasa dirugikan dengan penggusuran ini

Hal diatas merupakan gambaran singkat konflik yang terjadi diantara pemerintah dengan warga yang merasa haknya untuk tinggal di Jakarta terusik karena mereka telah menempati daerah tempat mereka digusur selama puluhan tahun lebih, oleh karena ini mereka merasa haknya telah diambil secara paksa oleh pemerintah. Dalam hal ini terjadi konflik antar kelompok yaitu keadaan dimana kelompok terlibat dalam tindakan antagonistik antara satu kelompok dengan kelompok lainnya untuk mengendalikan hasil akhir yang penting bagi kelompok, dalam kasus penggusuran yang terjadi di Jakarta yang terjad adalah konflik antar kelompok dominasi sosial yang berarti seseorang yang berstatus kelompok tinggi ( dalam hal ini pemerintah ) lebih mendukung ketidaksetaraan dari pada kelompok berstatus yang rendah ( Masyarakat korban penggusuran ).(Pratto dalam Alamsyah 2014)

Dalam menyelesaikan masalah ini dapat menggunakan teknik perundingan atau negosiasi dimana ini merupakan sesuatu yang diingin oleh para warga yaitu musyawarah.Negosiasi adalah proses dimana dua pihak atau lebih bertemu untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima dalam situasi yang ditandai dengan beberapa tingkat ketidaksepakatan. 2 pendekatan umum dalam negosiasi adalah perundingan distributif yang berusaha membagi sejumlah sumber daya dengan hasil akhirnya situasi menang-kalah dan juga perundingan integratif yang mencari satu atau lebih penyelesaian yang dapat membuat solusi win-win ( Robbins dalam Alamsyah 2014)

Negosiasi pihak ketiga juga diperlukan dalam resolusi konflik penggusuran ini. Dalam konflik penggusuran ini pihak ketiga berperan sebagai penengah, pendamai dan juga konsultan dari masalah yang dialami, hal ini bertujuan agar hasil akhir yang dicapai oleh pihak yang berkonflik mendapatkan hasil akhir yang menjadi keputusan akhir yang tidak merugikan salah satu pihak atau setidaknya keputusan akhir hanya memberikan sedikit kerugian hal ini juga bertujuan untuk mengurangi perilaku agresi dari eksekusi pada saat penggusuran karena semua pihak sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan pada akhirnya.

Menurut saya penggusuran di DKI Jakarta yang terjadi belakangan ini sangat merugikan pihak korban penggusuran karena dilakukan secara paksa dan sepihak tanpa melalui proses negosiasi atau musyawarah untuk mendapatkan hasil yang bisa menguntungkan kedua belah pihak (Pemerintah dan Masyarakat korban penggusuran). Pemerintah selama ini melakukan penggusuran secara paksa dan sepihak padahal mereka dapat menggunakan pendekatan perundingan integratif dimana kedua belah pihak bisa mendapatkan keuntungan yaitu daerah titik yang mereka ingin kan tetap bisa digusur dan kembali difungsikan secara normal sementara masyarakat bisa pindah ke tempat relokasi tanpa adanya unsur terpaksa karena sebelumnya sudah mengalami proses perundingan dan sudah mendapatkan solusi atas masalah yang mereka takutkan di tempat relokasi.

Pendekatan Integratif bisa saya katakan adalah cara yang lebih manusiawi untuk mengatasi masalah penggusuran dalam hal ini pemerintah bisa melakukan pendekatan persuasif dimana dengan pemerintah mendekati tokoh masyarakat yang menjadi panutan di daerah penggusuran, dengan begitu tokoh tersebut bisa memberikan pengaruh kepada beberapa orang yang tinggal disana, tokoh masyarakat yang dituakan di daerah penggusuran disini juga bisa menjadi pihak ketiga dari pemerintah untuk menjadi mediator,konsultan serta pendamai dengan memanggil perwakilan warga untuk saling bernegosiasi dan memberikan pendapat serta argumen yang menjadi keyakinannya sehingga negosiasi berjalan dengan aman tanpa adanya tindakan kekerasan walau penolakan pasti akan tetap ada dari beberapa pihak yang bersingkukuh untuk tetap tinggal di lokasi yang akan di gusur.

Pemerintah selain memberikan relokasi, seharusnya mereka memberikan kompensasi selain uang yaitu dengan memberikan jawaban atas masalah yang terjadi pasca penggusuran yaitu kehilangan pekerjaan ,banyak korban penggusuran yang tidak rela pindah ke daerah relokasi atau rusun karena mereka merasa akan kehilangan mata pencaharian yang sudah mereka tekuni untuk menyambung hidup sementara keahlian yang mereka miliki pun terbatas atas mata pencaharian sebelumnya , oleh karena itu menurut saya mengadakan pelatihan kewirausahaan ataupun keterampilan lain setelah melakukan penggusuran merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk menurunkan tingkat kecemasan pasca penggusuran.

DAFTAR PUSTAKA

Demadevina, Nadya & Alldo Felix Januardy,2016, Atas Nama Pembangunan Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta tahun 2015, Jakarta: LBH Jakarta

Alamsyah, Firman AB.MA , 2014 , Modul Perkuliahan Psikologi Sosial 2 Tatap Muka 10 , Jakarta : Universitas Mercubuana

Alamsyah, Firman AB.MA , 2014 , Modul Perkuliahan Psikologi Sosial 2 Tatap Muka 12 , Jakarta : Universitas Mercubuana

By: yoorizky

Kategori artikel: Kabar Tulisen
Kutipan
In porta enim non dolor posuere ut rhoncus leo tincidunt. Cras eget hendrerit est. Aliquam laoreet sodales egestas. Proin neque mauris, semper non sagittis eu, faucibus hendrerit est.
Menu style
Color style